GMNI Jatim Tolak Pilkada Dipilih DPRD: Jangan Cabut Hak Politik Rakyat
Ketua DPD GMNI Jatim, Hendra Prayogi, menegaskan bahwa tingginya biaya pilkada bukan disebabkan oleh keterlibatan rakyat, melainkan praktik internal partai politik sejak proses pencalonan.
SURABAYA – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur menolak tegas wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD yang diusulkan Partai Golkar. GMNI Jatim menilai gagasan tersebut tidak menyentuh akar persoalan mahalnya ongkos politik dan justru berpotensi merampas hak politik rakyat.
Ketua DPD GMNI Jawa Timur, Hendra Prayogi, menegaskan bahwa tingginya biaya pilkada bukan disebabkan oleh keterlibatan rakyat, melainkan praktik internal partai politik sejak proses pencalonan.
“Pilkada mahal itu bukan karena rakyat, tapi karena partai politik. Mulai dari mahar politik sampai pembiayaan kandidat yang notabene kader partai sendiri. Jangan kemudian rakyat yang disalahkan,” ujar Hendra, Rabu (7/1/2026).
Menurutnya, mengembalikan mekanisme pilkada melalui DPRD bukan solusi atas persoalan biaya politik.
GMNI menilai langkah tersebut justru memundurkan kualitas demokrasi karena menghilangkan partisipasi langsung masyarakat dalam memilih pemimpinnya.
“Pilkada tidak langsung bukan jawaban. Yang dibutuhkan adalah penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang kuat, serta pembenahan regulasi agar pilkada lebih transparan dan berkeadilan,” katanya.
Hendra mengingatkan agar isu mahalnya pilkada tidak dijadikan dalih untuk mencabut hak politik warga negara.
Demokrasi, kata dia, menempatkan rakyat sebagai penentu utama, bukan sekadar penonton dari keputusan elite politik.
“Kalau pilkada dianggap mahal, solusinya bukan mencabut hak rakyat, tapi komitmen partai untuk menekan biaya politik,” tegasnya.
GMNI Jatim juga menilai wacana pilkada melalui DPRD bertentangan dengan semangat reformasi 1998 yang membuka ruang partisipasi publik seluas-luasnya.
Reformasi, menurut Hendra, diperjuangkan dengan pengorbanan besar demi menghadirkan demokrasi yang lebih terbuka.
“Mengembalikan pilkada ke DPRD sama saja mengingkari amanat reformasi,” ujarnya.
Ia pun menepis anggapan bahwa pilkada tidak langsung akan menghapus praktik politik uang. Menurutnya, transaksi politik justru berpotensi berpindah ke ruang yang lebih sempit dan elitis.
“Money politics tidak hilang, hanya berpindah ke level elite,” ucapnya.
GMNI Jatim menegaskan penolakan terhadap demokrasi yang dikendalikan segelintir elite tanpa keterlibatan rakyat.
“Kami ingin demokrasi tetap hidup, dengan rakyat sebagai subjek utama,” pungkas Hendra. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu! Klik 👉 Channel TIMES Indonesia. Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
