TIMES AUSTRALIA, JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam memperkuat perlindungan terhadap anak dan perempuan di Indonesia.

Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan tidak bisa hanya dibebankan pada satu pihak, tetapi memerlukan keterlibatan semua lapisan.

"Untuk membangun sistem perlindungan yang menyeluruh bagi anak dan perempuan, dibutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak," ujar Lestari dalam pernyataan tertulis, Kamis (17/7/2025).

Baru-baru ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meluncurkan dua inisiatif penting: sistem pelaporan kekerasan SAPA 129 versi Real Time dan Gerakan Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, pada Rabu (16/7).

Laporan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024 menunjukkan kondisi yang memprihatinkan. Satu dari dua anak di Indonesia pernah mengalami kekerasan, dengan kekerasan emosional menjadi bentuk yang paling sering terjadi.

Selain itu, 18% anak laki-laki dan 14% anak perempuan tercatat mengalami kekerasan fisik, sementara 9 dari 100 anak pernah mengalami kekerasan seksual. Kasus cyberbullying juga tinggi, dengan angka 14,49% pada anak laki-laki dan 13,78% pada anak perempuan.

Melihat kenyataan tersebut, Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai bahwa keberhasilan sistem pelaporan serta gerakan perlindungan masyarakat bergantung pada seberapa besar kepedulian dan partisipasi publik. Ia juga menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat terkait fungsi sistem pelaporan dan nilai dari gerakan perlindungan yang tengah digalakkan.

Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil II Jawa Tengah, Rerie mendorong agar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah membangun kerja sama yang kuat demi menciptakan sistem perlindungan yang efektif dan merata.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu optimistis, jika seluruh pihak bergerak bersama, Indonesia akan mampu membentuk generasi penerus yang tangguh, berkarakter, dan siap bersaing di masa depan. (*)