TIMES AUSTRALIA, PAMEKASAN – Masyarakat Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Pamekasan menolak bantuan ayam Kementerian Pertanian RI (Kementan RI) tahun 2019. Pasalnya, bantuan tersebut tidak lengkap karena bantuan berupa kandang belum mereka terima.

“Masyarakat kompak tidak mau menerima sebelum kandang dan bantuan lengkap,” ungkap Haerus Saleh warga setempat, Rabu (27/11/2019).

Penolakan yang dilakukan penerima bantuan dari kelompok Rumah Tangga Miskin Pertanian (RTMP) ini karena mereka belum menerima kandang dari Unit Pengelola Keuangan Kelompok (UPKK) Desa Larangan Luar.

Seharusnya, kata Haerus Saleh, calon penerima terlebih dahulu menerima bantuan kandang ayam dari UPKK.

“UPKK Larangan tidak memenuhi apa yang menjadi hal warga dan RTMP,” tegasnya.

Dia mengatakan bahwa hilangnya bantuan tersebut diduga ada campur tangan Kades setempat. Sebabnya, kades ikut campur pada proses pendistribusian ayam.

Ia menduga, Kades Larangan Luar Akh Farizi ikut andil dalam bantuan tersebut hanya ingin mengambil keuntungan dari pembuatan kandang ayam. “Maksud dan tujuannya kades turut campur dalam pendistribusian apa? Wong kegiatan ini yang berhak UPKK,” imbuhnya.

Untuk diketahui, pembuatan kandang ayam yang seharusnya diserahkan langsung dananya kepada RTMP sebesar Rp 500 ribu, ditangani UPKK.

Jumlah total calon penerima program bantuan BEKERJA dari Kementan RI sebanyak 12.230 yang tersebar di 4 Kecamatan di Kabupaten Pamekasan. Sementara RTMP di Desa Larangan Luar sebanyak 742 orang penerima.

Kepala Desa (Kades) Larangan Luar Akh Farizi menyatakan info tersebut tidak benar.

Farizi mengungkapkan, program bantuan ayam dan kandang dari Kementan RI tersebut merupakan program lanjutan Pj Kades Gufron. “Itu program lanjutan mantan Pj KAdes Gufron. Untuk jelasnya coba hubungi beliaunya,” kilah Farizi saat dikonfirmasi.(*)