JAKARTA – Ribuan tentara Indonesia akan menjadi pasukan pertama yang akan tiba untuk bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional di Gaza, dan radio Israel telah menyiarkan persiapannya setelah ada informasi dari Badan Intelijen Israel.

Dilansir Al Jazeera, lembaga penyiaran Israel itu kemudian melaporkan, bahwa persiapannya telah dimulai untuk kedatangan ribuan tentara Indonesia di Jalur Gaza yang akan bergabung dengan pasukan stabilisasi internasional yang termasuk dalam rencana Presiden AS, Donald Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza.

Senin kemarin, Radio Israel melaporkan, bahwa "persiapan telah dimulai di lapangan untuk menampung tentara Indonesia di Gaza, yang akan diintegrasikan ke dalam pasukan stabilisasi internasional.

Namun tanggal kedatangannya belum ada kepastian, meski demikian pasukan Indonesia akan menjadi pasukan asing pertama yang diperkirakan akan tiba di Gaza.

Pihak berwenang menjelaskan bahwa sebuah area yang terletak di Jalur Gaza selatan, antara kota Rafah dan Khan Yunis  telah disiapkan untuk menerima pasukan Indonesia.

Pihak berwenang mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa area yang ditentukan itu sudah siap, tetapi proses persiapan bangunan dan tempat tinggal disana akan memakan waktu beberapa minggu.

Radio Israel menyebut, jumlah tentara Indonesia  yang akan datang di Gaza diperkirakan mencapai ribuan, dan sudah ada diskusi yang berlangsung dengan Jakarta mengenai rencana awal pengerahan pasukan Indonesia dan bagaimana memindahkan mereka ke Gaza.

Sementara itu dilansir Arab News, Mensesneg, Prasetyo Hadi, Selasa kemarin menyatakan prakiraan pasukan Indonesia yang akan dikirim ke Gaza bisa berjumlah 8000-an personil.

Pasukan penjaga perdamaian multinasional yang diusulkan untuk Gaza dapat berjumlah sekitar 20.000 tentara.

Prasetyo Hadi menambahkan sejauh ini masih belum ada kesepakatan mengenai ketentuan penempatan atau area operasi.

Presiden RI Prabowo Subianto telah diundang ke Washington akhir bulan ini untuk pertemuan pertama Dewan Perdamaian bentukan Presiden AS Donald Trump.

“Jumlah totalnya sekitar 20.000 (lintas negara), dan jumlah itu bukan hanya Indonesia saja,” kata Prasetyo Hadi kepada wartawan.

“Kami hanya mempersiapkan diri jika kesepakatan tercapai dan kami harus mengirim pasukan penjaga perdamaian,” katanya lagi.

Prasetyo juga mengatakan akan ada negosiasi sebelum Indonesia membayar $1 miliar yang diminta untuk keanggotaan tetap Dewan Perdamaian.

Namun ia tidak mengklarifikasi dengan siapa negosiasi itu akan dilakukan, dan mengatakan Indonesia belum mengkonfirmasi kehadiran Prabowo dalam rapat dewan tersebut.

Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Indonesia juga membantah laporan di media Israel bahwa pengerahan pasukan Indonesia akan dilakukan di Rafah dan Khan Younis di Gaza.

“Rencana Indonesia untuk berkontribusi pada perdamaian dan dukungan kemanusiaan di Gaza masih dalam tahap persiapan dan koordinasi,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan, Rico Ricardo Sirat kepada Reuters dalam sebuah pesan.

*Masalah operasional (lokasi pengerahan, jumlah personel, jadwal, mekanisme) belum diselesaikan dan akan diumumkan setelah keputusan resmi dibuat dan mandat internasional yang diperlukan telah diklarifikasi," tambahnya.

Namun yang jelas Pasukan Stabilisasi Internasional ini akan bertanggung jawab  memimpin operasi keamanan di Gaza, perlucutan senjata, dan memastikan pengiriman bantuan kemanusiaan serta material rekonstruksi ke sektor tersebut.

Langkah ini termasuk dalam fase kedua dari rencana  20 poin Trump untuk mengakhiri perang di Gaza , yang didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 tanggal 17 November 2025.

Pada tanggal 16 Januari 2026 lalu Gedung Putih mengumumkan  adopsi struktur manajemen transisi di Gaza, yang terdiri dari "Dewan Perdamaianz "Dewan Eksekutif Gaza", "Komite Nasional untuk Administrasi Gaza", dan "Pasukan Stabilisasi Internasional".

Perjanjian gencatan senjata di Gaza diberlakukan sejak 10 Oktober 2025 untuk mengakhiri perang genosida selama dua tahun.

Selama dua tahun itu Israel telah membunuh lebih dari 72.000 martir Palestina dan melukai lebih dari 171.000 orang lainnya, serta menghancuran 90 persen infrastruktur sipil. Biaya rekonstruksi di Gaza diperkirakan oleh PBB sekitar 70 miliar dolar AS.

Israel Terus Menyerang

Meski gencatan senjata telah ditetapkan, hingga detik ini Israel masih terus melakukan penyerangan terhadap penduduk Palestina di Gaza. Bukan hanya itu, Israel juga intensif mengusir penduduk Palestina dari wilayah yang diduduki.

Menurut pihak berwenang di Gaza, Israel setiap hari telah melanggar "gencatan senjata" yang dimediasi Amerika Serikat sebanyak 1.520 kali sejak mulai berlaku pada 10 Oktober. Setidaknya 581 orang tewas dan 1.553 orang terluka sejak saat itu.

Seorang saksi di lokasi serangan terbaru mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa apartemen yang menjadi sasaran Israel dihuni oleh anak-anak. Ia juga mempertanyakan prospek perdamaian, dan menyatakan kemarahannya terhadap Israel dan AS.

"Kedamaian macam apa ini?” katanya. “Semoga Tuhan menghukum kalian, Amerika dan Israel".

Dari Washington, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menentang aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Reuters mengutip seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, bahwa Presiden AS Donald Trump telah menyatakan dengan sangat jelas bahwa dia tidak mendukung aneksasi Tepi Barat oleh Israel.

Pejabat Amerika itu menekankan bahwa stabilitas di Tepi Barat menjaga keamanan Israel dan sejalan dengan tujuan pemerintahan untuk mencapai perdamaian di kawasan tersebut.

Sikap ini muncul setelah keputusan-keputusan terbaru dari Kabinet Keamanan Israel mengenai Tepi Barat yang diduduki, yang memicu kritik luas dari Palestina.

Keputusan-keputusan itu digambarkan sebagai yang paling berbahaya sejak pendudukan Tepi Barat pada tahun 1967, ditengah peringatan bahwa keputusan tersebut mewakili pergeseran radikal dalam realitas hukum dan politik, membuka jalan bagi aneksasi de facto skala besar, dan merusak apa yang tersisa dari sistem hukum internasional  dan perjanjian yang telah ditandatangani.

Uni Eropa dan Inggris juga telah mengutuk dengan keras keputusan Israel atas Tepi Barat itu dan menyerukan Israel untuk membatalkan keputusan tersebut. (*)