TIMES AUSTRALIA, JAKARTA – Dalam KTT Ke-47 ASEAN di Kuala Lumpur, Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah pandangan kritis mengenai situasi di kawasan, termasuk usulan agar ASEAN mengirim tim pengamat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pemilu Myanmar yang rencananya digelar pada Desember 2025.

“Situasi di Myanmar masih menjadi keprihatinan yang mendalam. Kami mencermati perkembangan terkini, termasuk rencana penyelenggaraan pemilu pada Desember 2025,” kata Presiden Prabowo dalam sesi retret, Minggu (27/10/2025).

Presiden menegaskan bahwa dalam proses politik tersebut, ASEAN harus memastikan prinsip-prinsip demokrasi dijunjung tinggi. “Pada waktu yang tepat, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk mengirimkan tim pengamat guna membantu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses demokrasi,” usulnya.

Prabowo juga menyoroti lambatnya implementasi Konsensus Lima Poin yang telah disepakati hampir lima tahun lalu. Menjelang pemilu, ia menekankan pentingnya konsensus tersebut tetap menjadi acuan utama untuk perdamaian dan stabilitas di Myanmar. “Kita harus terus menyerukan gencatan senjata untuk menciptakan ruang yang diperlukan bagi dialog yang bermakna,” tambahnya.

Di luar Myanmar, Presiden juga menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya ketegangan antara Thailand dan Kamboja, serta mendorong penyelesaian secara damai.

Dalam pidatonya, Prabowo secara khusus menekankan pentingnya persatuan ASEAN di tengah dunia yang terpecah belah. “Dunia saat ini terpecah belah... Dalam lingkungan seperti ini, ASEAN harus tetap bersatu. Persatuan dan sentralitas bukan sekadar kata-kata kunci,” tegasnya.

Ia menegaskan bahwa kekuatan ASEAN terletak pada kemampuan untuk membangun keterlibatan yang konstruktif dan inklusif, serta menegakkan hukum internasional, termasuk UNCLOS 1982.

“Jika kita terpecah belah, kita kehilangan kredibilitas. Jika kita bersatu, kita tidak bisa diabaikan,” pungkas Presiden Prabowo menutup pernyataannya. (*)